Tuntutan yang dikenal dengan ’17+8′ mendadak viral di dunia maya, usai sejumlah seniman, influencer, dan figur publik secara serentak membagikannya di media online.
Unggahan yang bertajuk ’17+8 Tuntutan Rakyat’ ini sontak menjadi sorotan, karena berisi respons terhadap berbagai situasi yang terjadi di Indonesia belakangan ini.
Perlu kita ketahui bersama tuntutan tersebut meliputi:
Tuntutan Jangka Pendek (17)
- Transparansi Anggaran: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara untuk memastikan penggunaan dana publik yang efektif dan efisien.
- Reformasi Birokrasi: Melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- Penegakan Hukum: Meningkatkan penegakan hukum yang adil dan transparan untuk semua warga negara.
- Pengawasan Eksekutif: Menguatkan pengawasan eksekutif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
- Pemberantasan Korupsi: Melakukan upaya pemberantasan korupsi yang sistematis dan berkelanjutan.
- Peningkatan Kualitas Pendidikan: Meningkatkan kualitas pendidikan melalui program pelatihan dan pendampingan bagi guru dan siswa.
- Pengembangan Ekonomi Lokal: Mengembangkan ekonomi lokal melalui program pemberdayaan masyarakat dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah.
- Perlindungan HAM: Meningkatkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara dihormati.
- Transparansi Partai Politik: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan partai politik untuk memastikan bahwa partai politik berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi.
- Pengawasan Media: Menguatkan pengawasan media untuk memastikan bahwa media massa berjalan sesuai dengan prinsip jurnalistik yang baik.
- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran.
- Pengembangan Infrastruktur: Mengembangkan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Peningkatan Kapasitas SDM: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui program pelatihan dan pendidikan.
- Pengawasan Penggunaan Teknologi: Menguatkan pengawasan penggunaan teknologi untuk memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kepentingan masyarakat.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui program-program yang tepat sasaran.
- Pengembangan Sistem Informasi: Mengembangkan sistem informasi yang memadai untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- Pengawasan Penggunaan Dana Publik: Menguatkan pengawasan penggunaan dana publik untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien.
Tuntutan Jangka Panjang (8)
- Reformasi Sistem Politik: Melakukan reformasi sistem politik untuk memastikan bahwa sistem politik berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi.
- Penguatan Lembaga Pengawas: Menguatkan lembaga pengawas untuk memastikan bahwa lembaga pengawas berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
- Peningkatan Kualitas Pendidikan: Meningkatkan kualitas pendidikan melalui program-program yang tepat sasaran.
- Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Mengembangkan ekonomi berkelanjutan melalui program-program yang tepat sasaran.
- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran.
- Penguatan Sistem Hukum: Menguatkan sistem hukum untuk memastikan bahwa sistem hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.
- Pengembangan Sistem Informasi: Mengembangkan sistem informasi yang memadai untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- Peningkatan Kapasitas SDM: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui program pelatihan dan pendidikan.
Empati dan Keterlibatan Masyarakat
Tuntutan 17+8 juga menekankan pentingnya empati dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, diharapkan bahwa tuntutan ini dapat menjadi pemicu perubahan yang lebih baik bagi masyarakat dan negara.
Dalam menanggapi tuntutan ini, pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat meningkatkan transparansi, mendorong reformasi, dan menanamkan empati dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kerja sama dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pengusaha, diharapkan bahwa tuntutan 17+8 dapat dipenuhi dan kemajuan masyarakat dapat tercapai.
Penulis:Arya Ariyanto
Ketua DPD Hippi DIY
(Dosen dan Praktisi Usaha)
Leave a Reply