Pati/Jawa Tengah, metroraya.id – Aksi unjuk rasa ribuan massa warga Pati Jawa Tengah menuntut dibatalkannya kenaikan pajak 250% dan pengunduran diri Bupati Pati di Alun-Alun Pati sejak Rabu pagi 13/8/25 mulai meningkat ketegangannya pada siang hari.
Ketegangan ini memuncak saat Bupati Pati keluar dari atap mobil kawalan polisi, menemui masaa untuk meminta maaf. Permintaan maaf berlangsung sangat singkat, lemparan sandal dan botol air segera membuat Bupati Pati menyingkir, karena massa enggan berlama-lama mendengarkan.
Sebagian perwakilan massa unjuk rasa kemudian memasuki Gedung DPRD Kabupaten Pati, menemui sejumlah Anggota DPRD. Dengan segera DPRD Kabupaten Pati menggelar Rapat Paripurna, dan memutuskan untuk membentuk Pansus dan mengajukan Hak Angket guna meredam gejolak masalah tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Pati Sudewo dengan tegas menyatakan diri tidak akan mundur dari jabatannya. Karena menurutnya, Dia terpilih secara konstitusional. Namun menanggapi adanya Pansus yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Pati serta Hak Angket yang diajukan, Dia tetap menghormatinya dan akan mengikuti alurnya. Dia juga mengatakan bahwa kenaikan pajak 250% yang telah ditetapkannya akan diturunkan seperti semula, sedangkan untuk warga yang sudah terlanjur membayar akan dikembalikan kelebihan pembayarannya.
Unjuk rasa ini semula hanya ditujukan untuk memprotes kenaikan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% yang ditetapkan oleh Bupati Pati yang dirasa tidak manusiawi.
Selain itu, komunikasi publik Bupati Pati yang dinilai menciptakan jurang pemisah antara masyarakat dengan pimpinan mempunyai daya ledak luar biasa terhadap semangat para demonstran. Masyarakat Kabupaten Pati baik yang tinggal di Pati maupun yang merantau di luar daerah, berbondong-bondong pulang untuk memenuhi undangan demo dari Bupatinya.
Bagas, mahasiswa UGM asal Pati yang merupakan bagian dari Ikatan Mahasiswa Pati Seluruh Indonesia IMPSI menyampaikan duka atas angkuhnya Bapak Bupati. “Kegaduhan ini berpotensi menjadi preseden buruk dan berimbas hilangnya Marwah pemerintahan,” tegasnya.
Sementara itu, Bayu Prasojo yang juga warga Pati yang sedang menempuh pendidikan di Kota Yogyakarta, meluangkan waktunya berpartisipasi dalam aksi penyampaian pendapat di kota kelahirannya tersebut.
“Hari ini kami masyarakat Pati menggelorakan perlawanan terhadap penjajah yang berkamuflase di ruang-ruang pemerintahan. Mereka lupa bahwa masyarakatlah yang memberikan amanah kepadanya. Kini badai krisis kepercayaan melanda. Persoalan pajak yang telah dibatalkan, hanyalah satu dari sekian banyaknya kerusakan sistemik. Penyalahgunaan anggaran, suap, jual beli jabatan, dan korupsi sulit dihindarkan,” ungkap Bayu Prasojo mahasiswa Universitas Janabadra Yogyakarta, kepada Tim Metroraya.id.
Lebih lanjut menurutnya, selain melalui parlemen, masyarakat Pati berharap Bapak Presiden RI dapat menginstruksikan aparat negara yang berwenang mengusut seluruh unsur pemerintahan dari Bupati hingga tingkat desa. Kerusakan yang dinilai terjadi hingga tingkat bawah, harapannya dilakukan audit secara menyeluruh.
“Momentum ini menjadi kesadaran jutaan pasang mata, untuk selalu mengawal roda pemerintahan di segala tingkat, memastikan penggunaan anggaran, berjalan sebagaimana mestinya,” pungkas Bayu Prasojo. * Diolah dari berbagai sumber media online dan Tim metroraya.id / Editor : Rochmad
Leave a Reply