Bantul, metroraya.id – Mulai 21 November hingga 5 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan status tanggap darurat selama pasca bencana hidrometeorologi yang menyebabkan jalan putus di Padukuhan Wunut, Kalurahan Sriharjo, Imogiri.
Status tersebut diberlakukan untuk memfokuskan pada mitigasi dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan bahwa prioritas Pemkab saat ini adalah keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan mendesak, sedangkan rekonstruksi jalan dan infrastruktur baru akan dibahas setelah masa tanggap darurat usai.
“Kami belum berpikir soal rekonstruksi. Saat ini kami membangun dua posko di Padukuhan Sompok dan Kedungjati,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).
Akibat terputusnya akses Sompok–Wunut, Pemkab membuka dua jalur distribusi logistik. Suplai dari Sompok diarahkan melalui jalan kecil di area persawahan, sementara posko Kedungjati di Selopamioro menjadi rute alternatif jika akses utama benar-benar tak bisa dilewati.
“Bantuan dari posko Kedungjati akan memanfaatkan jembatan gantung Wunut,” jelasnya.
Intensitas hujan sedang hingga tinggi yang diprediksi oleh BMKG masih berpotensi hingga akhir Desember 2025. Hal ini dapat membuat kondisi tidak cepat membaik, sehingga memungkinkan Pemkab Bantul Halim akan memperpanjang masa tanggap darurat.
“Fokus kami keselamatan jiwa. Tidak boleh ada warga yang kekurangan kebutuhan pokok,” katanya.
Kajian akademisi menunjukkan karakter tanah setempat dipengaruhi abrasi Sungai Oya dan aliran air tanah dari sisi daratan, sehingga longsor kembali terjadi meski talut sudah diperkuat.
“Penanganannya memerlukan metode khusus dan harus dikonsultasikan dengan ahli konstruksi, geologi, dan hidrologi,” tambahnya.
Berdasarkan laporan BPBD Bantul sejumlah 450 warga terdampak yang terdiri atas 300 warga Wunut dan 150 warga Sompok akan menjadi prioritas penanganan, termasuk kemungkinan relokasi sementara jika dibutuhkan.
Sementara Sekda Bantul, Agus Budi Raharja, menegaskan fokus Pemkab dalam masa tanggap darurat adalah pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan warga, serta kesiapan lokasi pengungsian.
“Relokasi akan dibahas kemudian. Mitigasi tetap kami maksimalkan sambil mengupayakan pemulihan akses jalan yang putus total,” tutupnya. *Pewarta: Rochmad.