Sleman, metroraya.id – Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengakselerasi keterlibatan pelaku usaha daerah, UMKM, dan masyarakat dalam Program Makan Bergizi Gratis MBG. Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, dalam kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional. Selasa, 27/5/25 di Eastparc Hotel, Sleman.
Menurut Beny, kesuksesan Makan Bergizi Gratis sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat. Ia menekankan bahwa program ini tidak sekadar membagikan makanan bergizi, tetapi juga menjadi langkah strategis jangka panjang untuk membangun ketahanan pangan, memperkuat ekonomi lokal, serta menciptakan sistem pangan berkelanjutan.
“Ketika UMKM dan masyarakat lokal aktif terlibat, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tapi juga membangun ekosistem ekonomi yang mandiri dan berdaya saing,” ujar Benny
Kabupaten Sleman, yang menjadi tuan rumah kegiatan, dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung program MBG. Dengan statusnya sebagai lumbung pangan DIY dan keberadaan lebih dari 110 ribu UMKM terutama di sektor pertanian, perikanan, serta makanan dan minuman Sleman menjadi contoh ideal penerapan ekonomi sirkular.
Beny menjelaskan bahwa kolaborasi ini juga bisa diperluas dengan melibatkan BUMDes dan koperasi sebagai simpul penguatan ekonomi desa. Dalam praktiknya, MBG membuka ruang partisipasi masyarakat, baik dalam penyediaan bahan baku, pengolahan makanan, hingga distribusi.
Tak hanya itu, MBG juga mendorong pengelolaan limbah makanan secara efisien. Praktik seperti pengolahan sisa makanan menjadi kompos, budidaya maggot, hingga daur ulang plastik, merupakan bagian dari ekosistem ekonomi sirkular yang sedang dibangun.
“Program ini adalah investasi sosial. Kita sedang menanamkan kepedulian terhadap gizi dan menggerakkan ekonomi dari akar rumput,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional BGN, Tengku Syahdana, menyebut bahwa MBG dirancang untuk lebih dari sekadar penanganan gizi anak. Menurutnya, setiap dapur umum MBG disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) minimal mendistribusikan 3.000 hingga 4.000 porsi makanan setiap hari, dan membutuhkan puluhan tenaga kerja lokal dalam operasionalnya.
“Kami mewajibkan seluruh tenaga direkrut dari lingkungan sekitar, maksimal dalam radius 500 meter dari dapur. Ini bentuk nyata dari pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah,” ujar Tengku.
Program ini juga membuka peluang besar bagi pelaku UMKM di sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Di DIY sendiri, dari kebutuhan 276 dapur MBG, baru 44 yang beroperasi. Tengku memastikan bahwa seluruh proses pengadaan bahan baku hingga pembayaran insentif dilakukan secara cepat dan transparan. Bahkan, dana talangan telah disiapkan untuk memperlancar eksekusi.
Lebih jauh, pemerintah pusat menargetkan perluasan program secara nasional pada 2026, dengan anggaran mencapai Rp217,5 triliun untuk menjangkau hampir 83 juta anak. Sebanyak 80 persen anggaran tersebut akan dibelanjakan langsung di tingkat desa.
“Ini bukan sekadar proyek gizi, tapi gerakan ekonomi rakyat. Mari manfaatkan sebaik mungkin untuk masa depan anak-anak dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. *Sulis/Rochmad.
Leave a Reply